DPR Optimis ‘Holding’ UMi Percepat Pemulihan Ekonomi

05-02-2022 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi saat menghadiri pertemuan Komisi VI DPR RI dengan jajaran PT BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (3/2/2022). Foto: Tasya/Man]

 

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengatakan pihaknya optimis jika Bank Rakyat Indonesia (BRI), Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Pegadaian yang tergabung dalam Holding Ultra Mikro (UMi) dapat bersinergi dan terintegrasi dengan baik. Menurutnya, aset yang dimiliki ketiga perusahaan tersebut, seperti kantor cabang di desa-desa, dapat menjadi kekuatan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan yang terintegrasi, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

 

“Jadi memang pembentukan holding ultra mikro yang terdiri dari tiga entitas BUMN, BRI sebagai holding-nya kemudian PNM dan Pegadaian, kami optimis bahwa ini bisa bersinergi dan terintegrasi. Karena dengan kekuatan baik itu aset cabang dan sebagainya akan sangat membantu para pelaku usaha khususnya ultra mikro,” ujar Intan usai menghadiri pertemuan Komisi VI DPR RI dengan jajaran PT BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (3/2/2022).

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai bergabungnya tiga entitas BUMN yang fokus dalam permodalan kredit produktif dan pembiayaan UMKM sangat membantu masyarakat. Ia meminta agar Holding UMi ini tidak hanya semakin kuat melalui sinergitas antar ketiganya, namun juga mampu membina dan merangkul seluruh pelaku usaha ultra mikro, sehingga berdampak pada penguatan ekonomi nasional.

 

“Jadi selain kita berharap Holding Ultra Mikro ini betul-betul kuat dengan over subscribe tiga kali lipat right issues, kemudian juga penggabungan usaha semakin kuat tapi tentu betul betul bisa memberdayakan ultra mikro ke bawah kan segmennya juga berbeda. PNM yang betul-betul ultra mikro sangat kecil, kemudian BRI dan Pegadaian juga begitu, sehingga kalau ini bersinergi secara keseluruhan, ini semua bisa terangkul dan betul-betul memperkuat perekonomian nasional,” terang Intan.

 

Intan mengungkap, setelah mengawal pembentukan Holding UMi, pihaknya akan terus mengawasi program permodalan dan pembiayaan usaha agar dipastikan dapat dirasakan keuntungannya oleh pelaku ultra mikro. Selain itu, Holding UMi akan terus didorong untuk memperbanyak jumlah petugas di lapangan untuk terjun ke desa-desa agar bisa menjaring nasabah baru dan memberantas pinjaman online ilegal dan rentenir. Intan  juga menyampaikan akan membantu menyampaikan program pembiayaan yang resmi, mudah diakses, dan tanpa agunan melalui BUMN kepada masyarakat luas.

 

“Sekarang ini kita lebih kepada pengawasan betul betul bisa dirasakan oleh para pelaku ultra mikro dengan program-program yang mereka buat. Ada aplikasi ‘Senyum’ kemudian juga dengan penambahan orang-orang di lapangan, tentu utamanya adalah bagaimana menjaring nasabah dan bisa memberantas pinjol-pinjol ataupun rentenir yang biasanya memang masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa ini” tutur Intan.

 

Legislator dapil Jawa Barat VII ini berharap agar Holding UMi mengoptimalkan program pembinaan melalui pelatihan-pelatihan usaha bagi pelaku usaha ultra mikro terutama di sisi pemasaran serta memfasilitasi perizinan usaha. Ia juga meminta agar pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan baik diberikan bantuan untuk mendukung pengembangan usaha. Holding UMi juga perlu memastikan kepada penerima pembiayaan bahwa dana yg diberikan adalah premodalan kredit produktif dan bukan untuk konsumtif. (nap/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...